Ibn Taimiyah, pemilu, dan teh botol sosro

Menarik menelaah taushiyah Syaikhul Islam Taqiyuddin Ibn Taimiyah dalam kitabnya As-Siyaasatusy Syar’iyyah fi Islaahir Raa’i war Ra’iyyah, hal 168 yg bunyinya “Enam Puluh tahun dengan pemimpin yang dzalim (masih) lebih baik daripada semalam tanpa penguasa”. Mengapa menarik? Karena taushiyah ini seringkali digunakan oleh para caleg maupun simpatisan partai peserta pemilu (khususnya partai-partai Islam) sebagai justifikasi akan keikutsertaan mereka di dalam ajang pemilu.

Akan tetapi apabila kita telaah lebih lanjut ada sesuatu yg dipaksakan dan tidak nyambung antara taushiyah di atas dg penggunaannya akhir-akhir ini sebagai stempel partai peserta pemilu. Kalau kita telaah lebih lanjut tentang sebab musabab munculnya taushiyah di atas maka kita harus kembali ke era hidup Syaikhul Islam. Taushiyah di atas terlihat sekilas menyampaikan pentingnya kepemimpinan secara umum, padahal kalau kita jeli sebenarnya ada sesuatu yg khusus yg hendak disampaikan. Kepemimpinan dalam taushiyah tersebut bersifat khusus yaitu kepemimpinan yg tegak atas nilai-nilai Syariat dalam naungan Khilafah.

Syaikhul Islam sendiri hidup di era (yg apabila kita merujuk pada hadits Rasulullah tentang Khilafah yg dirawayatkan oleh Imam Muslim) Mulkan A’adhon (raja2 yg menggigit). Di era ini (apabila menggunakan istilah ust. Ihsan Tanjung) kaum muslimin dipimpin oleh para penguasa yg menggigit Syariat, yg berbeda dg para Khulafaur Rasyidin yg menggenggam Syariat. Dalam era ini ditandai adanya degradasi hukum2 Islam khususnya dalam bidang kepemimpinan, dimana para pemimpin dalam hal ini Khalifah tidak lagi dipilih oleh umat melalui majelis umat seperti dalam era Khulafaur Rasyidin akan tetapi menggunakan sistem suksesi seperti dalam sistem monarki atau kerajaan. Akan tetapi meskipun mengalami degradasi, namun dalam hal sistem masih digunakan dan diterapkannya sistem Islam dalam berbagai lini kehidupan umat dalam bentuk Daulah Khilafah dan dipimpin oleh seorang Khalifah. Oleh karena itu dalam era ini tergantung person siapa yg memimpin. Adakalanya pemimpinnya adil sebagaimana Umar ibn Abdul Aziz atau Harun Arrasyid. Namun tidak menutup kemungkinan adanya pemimpin yg dzalim.

Dan menyikapi pemimpin yg dzalim maka sudah menjadi tugas kaum muslimin dan para ulama sebagaimana sabda Rasulullah yg maknanya bahwa pemimpin para syuhada’ adalah Hamzah ibn Abdul Muthalib dan seseorang yg mengingatkan pemimpin yg dzalim dan ia terbunuh. Maka dari taushiyah di atas terkandung maksud bahwa 60 tahun dipimpin oleh pemimpin yg dzalim adalah tidak apa-apa selama ia masih menggigit hukum2 Syar’I dengan menerapkan Syariat Islam dan menjaga eksistensi Kekhilafahan yg merupakan warisan Rasulullah Saw. Dan adanya pemimpin yg dzalim menjadi kesempatan bagi para ulama dan kaum muslimin untuk meluruskannya agar tetap tsiqoh menjalankan Syariat Islam.

Dan itu semua lebih baik daripada tidak adanya seorang pemimpin atau Khalifah yg di baiat oleh kaum muslimin, walaupun hanya dalam satu malam. Dan ini sebenarnya menjadi penegas Ijma Sahabat yg menyatakan bahwa batas tidak adanya seorang Khalifah yg ada di tengah-tengah kaum muslimin adalah 3 hari 2 malam.

Sedangkan apabila kita melihat fakta pemilu hari ini, apakah pemilu kali ini digunakan untuk menegakkan Syariat Islam? Sebelumnya patut dilihat bahwa kita kaum muslimin saat ini sedang dalam era mulkan jabariyyan (para pemimpin yg memaksa/diktator) yaitu paska runtuhnya institusi Khilafah di Turki tahun 1924. Para Mulkan Jabariyyan ini sendiri tidak seperti gambaran umum tentang diktator yg melakukan pembunuhan massal dan penyiksaan. Para Mulkan Jabariyyan ini adalah bentuk kepemimpinan yg memaksa kaum muslimin untuk menerapkan dan taat pada hukum di luar hukum2 Islam atau Syariat. Maka munculnya konsep-konsep yg jauh dan sangat bertentangan dengan nash-nash Syar’I di tengah-tengah kaum muslimin, khususnya dalam bidang pemerintahan, politik, hukum, ekonomi, sosial, dan jihad. Maka munculnya konsep nation state dan nasionalisme, pemerintahan demokrasi, ekonomi kapitalis, hingga penghapusan jihad. Oleh karena itu kembali muncul pertanyaan, apakah pemilu kali ini menjadi ajang untuk menerapkan kembali syariat Islam atau malah menjadi legitimasi agar hukum2 kufur tetap tegak di tengah-tengah kaum muslimin?

Jikalau kita melihat fakta pemilu yg ada di negeri ini, maka terlihat bahwa hasil pemilu kali ini tidak akan membawa angin perubahan bagi tegaknya Syariat Islam. Karena apa? Karena sejak awal mulai dari masa kampanye hingga nanti pada sidang paripurna isu penerapan Syariat Islam akan terus direduksi dan semakin hilang dari benak umat. Karena sejak awal masa kampanya, partai2 Islam yg seharusnya menjadi produsen sekaligus distributor penerapan Syariat Islam justru malah rame2 mengingkari barang dagangannya. Mulai dari isu NKRI, tidak sesuai konstitusi, tidak laku, udah gak jaman, hingga belum saatnya ngomong Syariat. Kalaupun ada yg getol mengampanyekan, akan tetapi mereka justru lemah dalam tataran praktis. Ini kan sama dengan orang memproduksi dan menjual suatu barang tapi mengingkari barang dagangannya sendiri dg alasan konsumen belum waktunya mengetahui barang tersebut. Terus kapan? Kalau tidak dipasarkan terus kapan produknya laku? Dan apakah ini tidak disebut sebagai kebohongan publik?

Mungkin kita harus banyak belajar dari produsen teh botol Sosro dan Aqua. Ketika mereka pertama kali menjual produk teh manis dalam botol dan air putih kemasan banyak sekali yg menertawakan karena produk mereka saat itu tidak lazim. Belum lagi mereka harus berhadapan dengan produk minuman bersoda dari Amerika yg saat itu sudah menggurita hingga ke Indonesia. Akan tetapi mereka tetap pede dan semangat memasarkan produknya dan ditunjang oleh tim marketing yg handal. Akhirnya kini terbukti teh botol Sosro tetap eksis dan menjadi salah satu produsen minuman terbesar di Indonesia dg slogannya yg terkenal “apapun makanannya, minumnya teh botol Sosro”. Sedangkan Aqua mereka menjadi market leader dan sahamnya sampai dibeli oleh salah satu produsen makanan terbesar di dunia, Danone.

Maka sesungguhnya kalau kita mau sungguh2 terjun ke tengah masyarakat dan memasarkan Syariat Islam dg cantik, maka tidak akan lama Syariat Islam dan Khilafah akan tegak kembali. Tidak dengan ongkang-ongkang kaki di kursi dewan sambil mengampanyekan “Partai Islam, yes. Syariat Islam, no dan belum saatnya”. Padahal kalau sedikit saja kita mendengar jeritan, keluh kesah, dan doa umat, maka kita akan tahu sudah betapa muaknya kaum muslimin atas sistem kufur yg diterapkan di tengah-tengah mereka dan betapa rindunya mereka atas sistem yg menjanjikan kesejahteraan dan keadilan yg bersumber dari Al Qur’an dan Sunnah.

Kembali kepada bahasan awal. Jikalau taushiyah Ibn Taimiyah terlihat sangat umum, maka sungguh bijak jika kita mau menelaah dan membandingkan karya2 ulama pra 1924 dg karya-karya ulama paska 1924. Ulama-ulama dalam era sebelum Kekhilafahan runtuh lebih menekankan pada upaya untuk menjaga agar sistem Islam tetap langgeng. Sedang para ulama paska runtuhnya Kekhilafahan terlihat fokus untuk menjaga ingatan umat dan upaya-upaya penegakan kembali sistem Islam dalam naungan Khilafah. Sebagai contoh dalam Al Ahkam Al Shultoniyyah, Imam Al Mawardi tidak mencantumkan syarat seorang Khalifah adalah seorang muslim. Karena pada saat kitab ini keluar sistem Islam masih tegak dan sudah menjadi pengetahuan umum saat itu bahwa seorang Khalifah haruslah seorang muslim, karena posisi seorang Khalifah sebagai Amirul Mukminin (pemimpin orang-orang beriman). Berbeda dalam Nidhomul Islamnya Syaikh Taqiyuddin An Nabhani yg mencantumkan syarat seorang Khalifah haruslah muslim. Karena ketika kitab ini keluar sistem Islam telah runtuh dan pemikiran kaum muslimin telah tercemari model kepemimpinan demokrasi yg asasnya adalah kebebasan, tidak jadi soal siapapun yg memimpin (apatah muslim atau kafir) asal mendapat legitimasi oleh rakyat.

Oleh karena itu, maka sungguh terlihat jelas bahwa kepemimpinan yg dimaksudkan oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah adalah kepemimpinan dalam koridor Syariat Islam. Memang kepemimpinan itu sangat penting, namun lebih penting adalah koridor yg menaunginya. Sehebat dan sebersih apapun personnya, jikalau sistemnya rusak maka rusaklah apapun yg ada di dalamnya. Oleh karenanya beliau menyampaikan lebih baik 60 tahun dipimpin oleh pemimpin yg dzalim asalkan tetap dalam koridor sistem Islam dan Khilafah daripada satu malam tanpa adanya Khalifah yg menaungi dan melindungi kaum muslimin dengan hukum-hukum Allah. Maka sungguh suatu hal yg logis apabila perjuangan kaum muslimin hari ini difokuskan untuk menegakkan kembali Daulah Khilafah yg menerapkan Syariat Islam secara kaffah. Karena sudah lebih 85 tahun kita hidup tanpa dinaungi sistem Islam. Coba hitung sudah berapa malam kita kehilangan pelindung dan payung kita, kaum muslimin? Walaupun berbilang kali presiden diangkat, berbilang kali anggota parlemen dilantik, sejatinya mereka bukan pemimpin kaum muslimin, bukan pemimpin umat, dan tak akan pernah terbersit dibenak mereka untuk menerapkan dan menegakkan Syariat Islam secara kaffah dalam naungan Daulah Khilafah.

Terakhir mungkin kita khusnudzon saja dengan apa yg disampaikan oleh teman2 dari parpol Islam yg ikut andil dalam pemilu. Mungkin teman2 ada yg lupa, oleh karenanya sebagai saudara sudah selayaknya apabila kita meluruskan. Akhir kata mungkin sedikit pesan agar kita kaum muslimin, lebih2 para pengemban dakwah agar selalu bercermin. Dengan bercermin kita akan melihat sosok diri ini yg sesungguhnya. Sesosok pengemban dakwah yg tugasnya menyampaikan risalah suci ini di tengah masyarakat. Semoga dari bercermin kita tidak lagi terjebak dalam logika orang-orang liberal dan para orientalis yg seringkali mengacak-acak ayat-ayat Al Qur’an, Hadits Rasulullah, Ijma Sahabat, dan pesan2 yg disampaikan para ulama salafush shalih demi kepentingan sesaat dan menjauhkan umat dari kebenaran yg hakiki. Wallahu’alam bi As Shawab