Tesis Indehoy

Menarik dan layak dibaca, saya kira, sehingga saya bela-belain menggoyang gergajikan jari-jari saya untuk mengetik dan meringkas tesis ini untuk dibajak dan disebarluaskan (tapi saya sudah telpon yang punya loh. Ohohoh). Sebuah tesis yang ditulis oleh Muhammad Dimyati, Mahasiswa Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya yang mengambil konsentrasi jurusan Pemikiran Islam. Deskripsinya sistematis, kritis komparatif, serta ‘apa adanya’ sehingga komparasi dalam penelitian ini terkesan tampak mengesampingkan sikap keberpihakan ataupun tendensi. Itu komentar saya. Selamat membaca. Ohohoh.

TAHAPAN-TAHAPAN BERDIRINYA KHILAFAH

(Studi Komparasi Pemikiran Hasan Al-Banna Dan Taqiyuddin An-Nabhani)

Di sepanjang sejarah Islam, bentuk Negara Khilafah dengan segala variannya menjadi pilihan paling ideal, paling tidak bagi kepentingan umat Islam. Dari segi wilayah yang dikuasai, Islam dengan sitem Khilafah telah berhasil menjadi sebuah imperium terluas sepanjang sejarah kekuasaan manusia, membentang luas mulai dari Spanyol, Eropa, semenanjung Arab, dan sebagian Afrika.

Pada saat dinasti Uthmaniyah berkuasa, umat Islam, di bawah dinasti ini, mengalami kamajuan di berbagai bidang, wilayah Negara yang dikuasai sangat luas dan begitu cepat serta diikuti oleh kemajuan-kemajuan dalam bidang-bidang kehidupan yang lain. Dalam bidang militer dan ketentaraan, kekuatan militer kekhilafahan diorganisir dengan baik dan teratur ketika terjadi kontak senjata dengan Eropa.

Dalam tubuh militer kekhilafahan, bangsa-bangsa non-Turki dimasukkan sebagai anggota, bahkan anak-anak Kristen yang masih kecil diasramakan dan dibimbing dalam suasana Islam untuk dijadikan prajurit. Program ini ternyata berhasil dengan terbentuknya kelompok militer baru yang disebut pasukan Jenissari atau Inkishariyah.

Pasukan inilah yang dapat mengubah kekhilafahan Uthmani menjadi mesin perang yang paling kuat, dan memberikan dorongan amat besar dalam penaklukan negeri-negeri non-Muslim.

Di samping Jenissari, ada lagi prajurit dan tentara kaum feodal yang dikirim kepada pemerintah pusat. Pasukan ini disebut tentara atau kelompok militer Thawijah. Angkatan laut pun dibenahi, karena ia mempunyai peranan yang besar dalam perjalanan ekspansi Turki Utsmani. Pada abad ke 16, angkatan laut Turki Uthmani mencapai puncak kejayaannya.

Kekuatan militer Turki Uthmani yang tangguh itu dengan cepat dapat menguasai wilayah yang amat luas baik di Asia, Afrika, maupun Eropa. Faktor utama yang mendorong kemajuan di lapangan militer ini adalah tabiat bangsa Turki itu sendiri yang bersifat militer, disiplin tinggi, dan patuh terhadap peraturan.

Keberhasilan ekspansi tersebut dibarengi pula dengan terciptanya jaringan pemerintahan yang teratur. Dalam mengelola wilayah yang sangat luas, sultan-sultan Turki Uthmani senantiasa bertindak dengan tegas. Dalam struktur pemerintahan, sultan sebagai penguasa tertinggi, dibantu oleh shadr al-a’zam (perdana menteri), yang membawahi pasha (gubernur). Gubernur mengepalai daerah tingkat I. Di bawahnya terdapat beberapa orang al-zanaziq atau al-’alawiyah (bupati).

Sebagai bangsa yang berdarah militer, Turki Uthmani lebih banyak memfokuskan kegiatan mereka dalam bidang kemiliteran. Sementara dalam bidang ilmu pengetahuan, mereka kelihatan tidak menonjol. Karena itulah, di dalam khazanah intelektual Islam, kita tidak menemukan ilmuan terkemuka dari Turki Uthmani. Namun demikian, mereka banyak berkiprah dalam pengembangan seni arsitektur Islam berupa bangunan-bangunan masjid yang indah, seperti Masjid al-Muhammadi atau Masjid Jami’ Sultan Muhammad al-Fatih, Masjid Agung Sulaiman, dan Masjid Abi Ayyub al-Anshari. Masjid-masjid tersebut dihiasi pula dengan kaligrafi yang indah. Salah satu masjid yang terkenal dengan keindahan kaligrafinya adalah masjid yang asalnya gereja Aya Sopia. Hiasan kaligrafi itu dijadikan penutup gambaran-gambaran kristiani yang ada sebelumnya.

Dalam lingkup keagamaan, masyarakat Turki mempunyai tradisi di mana agama memiliki peranan yang besar dalam lapangan sosial dan politik. Masyarakat digolongkan berdasarkan agama, dan kekhilafahan sendiri sangat terikat dengan syari’at sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Karena itu, ulama mempunyai tempat tersendiri dan berperan besar dalam kekhilafahan dan masyarakat. Mufti, sebagai pejabat urusan agama tertinggi, berwenang memberi fatwa resmi terhadap problem keagamaan yang dihadapi masyarakat. Tanpa legitimasi Mufti, keputusan hukum kekhilafahan bisa tidak berjalan.

Pada masa Khilafah ini, tarekat juga mengalami kemajuan. Tarekat yang paling berkembang ialah tarekat Bektasyi dan tarekat Maulawi. Kedua tarekat ini banyak dianut oleh kalangan sipil dan militer. Tarekat Bektasyi mempunyai pengaruh yang amat dominan di kalangan tentara Jenissari, sehingga mereka sering disebut Tentara Bektasyi, sementara tarekat Maulawi mendapat dukungan dari penguasa dalam mengimbangi Jenissari Bektasyi.

Di pihak lain, kajian-kajian ilmu keagamaan seperti fiqh, ilmu kalam, tafsir, dan hadith boleh dikatakan tidak mengalami perkembangan yang berarti. Akibat kelesuan di bidang ilmu keagamaan dan fanatik yang berlebihan, maka ijtihad tidak berkembang. Ulama hanya suka menulis buku dalam bentuk syarah (penjelasan) dan hashiyah (semacam catatan) terhadap karya-karya masa klasik.

Namun kemudian, di era modern, apalagi setelah dihapuskannya sistem Khilafah oleh Mustafa Kemal pada tahun 1924 yang kemudian diganti dengan negara Turki seperti sekarang ini, sistem politik yang dianggap ideal lebih bervariatif dan bukan hanya Khilafah. Di antara sistem yang digunakan adalah sistem demokrasi, khususnya demokrasi liberal.

II

Modernisasi yang bercirikan mendominasinya paham sekulerisme, yaitu pemisahan agama dari lembaga-lembaga sosial-politik, dan memandang agama hanya sebagai masalah individual, diyakini mengakibatkan peranan agama dalam masyarakat menjadi sangat terbatas. Ramalan ini tampaknya benar-benar terjadi dan menimpa agama-agama di Barat, khususnya agama Kristen dan Katolik, tetapi tidak demikian dengan agama Islam. Islam memiliki daya tahan yang cukup dalam berdialektika dengan modernitas meskipun tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi.

Islam, terutama pada abad XX, sedang menghadapi tantangan yang cukup besar dalam bidang politik dan sosial. Sebagian besar negara-negara Muslim sedang dalam perjuangan membebaskan diri dari kolonialisme Barat, pertikaian Arab-Israel, dan persoalan-persoalan modernisasi. Modernisasi dalam bidang politik adalah muncul dan dominasinya konsep nation-state.

Konsep nation-state ditegakkan atas dasar semangat nasionalisme. Ide nasionalisme pertama kali diperkenalkan oleh Ernest Renan, seorang pemikir Perancis, diciptakan untuk menggerogoti kekuasaan Turki Uthmani yang membentang dari Asia sampai Eropa dan Afrika. Pada saat itu Turki masih merupakan ancaman buat negara-negara Barat. Mereka memunculkan teori ini agar satu demi satu bangsa-bangsa Islam yang terhimpun di bawahnya melepaskan diri.

Dalam merespon konsep nation-state ini, umat Islam (pemikir/intelektual) terpecah ke dalam dua model pemikiran. Pertama, respon konformis, yaitu menerima konsep nation-state, baik secara sadar atau terpaksa, sebagai suatu proses yang dialami dan harus ditempuh untuk membentuk identitas nasional dan memberikan loyalitas politik nasional. Kelompok ini berhaluan agak lunak. Mereka berpandangan bahwa sistem politik apapun bentuknya bisa dipakai asal sesuai dengan sosio-kultural masyarakat dan membawa pada kehidupan yang lebih baik.

Sistem Khilafah yang pernah dipakai oleh umat Islam bukanlah merupakan harga mati. Islam tidak mengkhususkan bentuk pemerintahan tertentu (khilafah), karenanya Islam membolehkan kaum muslimin untuk menciptakan pemerintahan yang disepakati. Lebih jauh, kelompok ini berpendapat bahwa Islam adalah agama moral, Nabi Muhammad diutus kepada bangsa Arab untuk memperbaiki moral mereka. Tugas utama Nabi adalah menyampaikan risalah kenabian yang mengandung ajaran-ajaran moral.

Ketika Nabi membangun sebuah komunitas di Madinah, ia tidak pernah menyatakan penerusnya untuk membuat satu sistem politik tertentu. Peralihan tampuk kepemimpinan dari Nabi kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, sampai kepada Ali bin Abi Thalib adalah peralihan kepemimpinan melalui kesepakatan dan ijtihad politik tertentu bagi pemeluknya. Khilafah berasal dari ijtihad dan pendapat yang terbaik dari para pemegang kekuasaan dalam sistem tersebut. Karenanya, sistem ini tidak bisa disebut sebagai sistem ”Islami” dengan pengertian bahwa model politik dan segala implikasinya yang diterapkan dalam kelembagaan Khilafah berasal dari Islam.

Kedua, respon non-konformis, yaitu menolak sebagian atau keseluruhan konsep nation-state. Biasanya kelompok ini mengajukan konsep negara Islam untuk menggantikan tawaran konsep nation-state, seperti yang dilakukan oleh Hizb at-Tahrir dan Ikhwan al-Muslimin, yaitu dengan mengajukan konsep Khilafah. Kelompok ini berpandangan bahwa menggunakan sistem Khilafah adalah sebuah kewajiban, mengangkat seorang khalifah adalah kewajiban yang ditetapkan berdasarkan al-Qur’an, hadith, dan ijma’. Di dalam al-Qur’an, Allah memerintahkan nabi-Nya agar menjalankan pemerintahan di tengah-tengah kaum muslim dengan apa-apa yang telah diturunkan kepadanya (QS. Al-Ma’idah [5] : 48). Seruan kepada Nabi adalah seruan untuk umatnya selama tidak ada dalil yang mengkhususkan bagi beliau saja.Dalam hal ini, tidak ada dalil yang dimaksud sehingga seruan tersebut ditujukan bagi seluruh kaum muslim untuk mendirikan pemerintahan. Mengangkat seorang khalifah berarti mendirikan pemerintahan dan kekuasaan.

Bagi kelompok ini, hal pokok dari konsep negara Islam (khilafah) adalah dijadikan syari’at Islam sumber hukum tertinggi, lebih lanjut, syari’at Islam mesti membutuhkan bantuan kekuasaan untuk tujuan implementasinya, dan adalah mustahil menerapkan hukum Islam, melindungi Islam dan pengikutnya, menjaga wilayah teritorialnya, dan melaksanakan semua kewajiban yang diperintahkan tanpa kehadiran Negara Islam.

Hasan al-Banna dan Taqiyuddin an-Nabhani adalah di antara tokoh-tokoh yang mendukung konsep negara Islam. Sejak dihapuskannya Daulah Uthmaniyah oleh Kemal at-Taturk pada tahun 1924, dua tokoh ini secara intens, lewat karya-karya yang ditulis dan usaha yang nyata, berusaha untuk mewujudkan kembali Khilafah Islamiyah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang berupaya memberikan gambaran secara utuh, sistematis, dan kritis komparatif dalam mengungkap sebuah konsep. Perbandingan yang dilakukan dalam tulisan ini bukanlah membandingkan dua konsep secara tipologi dan berhadap-hadapan, karena pijakan dan penekanan yang dilakukan berbeda. Membandingkan dua konsep dilakukan dengan memakai filsafat analisis dengan menggunakan pendekatan Wittgenstein yang ”membiarkan sesuatu dengan apa adanya”. Dan juga menggunakan content analysis untuk mempertajam maksud dan inti data hingga secara langsung memberikan ringkasan padat tentang sebauah konsep pemikiran.

Hasan al-Banna membagi tahapan berdirinya Khilafah Islamiyah ke dalam tujuh tahapan yaitu: 1) Memperbaiki diri sendiri (islah al-nafs), 2) Membentuk keluarga muslim (takwin bayt al-muslim), 3) Membimbing masyarakat (irshad al-mujtama’), 4) Memerdekakan tanah air (tahrir al-wathan), 5) Membenahi pemerintah (islah al-hukumah), 6) Mengembalikan eksistensi kenegaraan bagi umat Islam (i’adat al-kayan al-dawl li al-ummah al-islamiyah), 7) Kepeloporan internasional (ustadhiyat al-’alam).

Sedangkan Taqiyuddin an-Nabhani membaginya ke dalam tiga tahapan, yaitu: Tahap pembinaan dan pengkaderan (marhalat at-tathqif), 2) Tahap berinteraksi dengan masyarakat (marhalat tafa’ul ma’a al-ummah), 3) Tahap pengambil alihan kekuasaan (marhalat istilam al-hukm).

III

Persamaan pemikiran di antara dua tokoh ini terlihat pada tahapan-tahapan berdirinya Khilafah yang diusung oleh keduanya, yang dimulai dari elemen yang paling kecil (individu) dan terus berkembang kepada elemen yang paling besar (negara, masyarakat internasional).

Menurut Hasan al-Banna, tahapan awal (tahap pertama dan kedua) berdirinya Khilafah Islamiyah adalah perbaikan terhadap pribadi orang muslim (anggota partai) lewat media pendidikan baik secara formal maupun informal yang diharapkan tiap individu menjadi orang yang kuat fisiknya, kokoh aqidahnya, benar ibadahnya, melakukan mujahadah terhadap diri sendiri, penuh perhatian akan waktu, rapi urusannya, dan bermanfaat bagi orang lain.Pemikiran ini bersinggungan (sejalan) dengan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani walaupun ia menggunakan istilah yang berbeda yaitu istilah kaderisasi yang merupakan tahap pertama berdirinya Khilafah Islamiyah.

Tahapan kedua dan ketiga pemikiran Hasan al-Banna bersinggungan (sejalan) dengan tahapan kedua yang diusung Taqiyuddin an-Nabhani, yaitu interaksi dengan masyarakat.Setelah pembinaan dan kaderisasi dirasa cukup, secara terus-menerus anggota partai berinteraksi dengan masyarakat umum. Dalam tahapan ini, masyarakat diperkenalkan dengan ideologi partai sampai ideologi partai menjadi ideologi mereka.

Tahapan keempat sampai ketujuh dari pemikiran al-Banna bisa dikatakan sama dengan tahap ketiga pemikiran an-Nabhani, yaitu pengambil alihan kekuasaan, di mana setelah ideologi masyarakat selaras dengan ideologi partai tibalah saatnya partai –dengan dukungan penuh dari masyarakat- mengambil alih kekuasaan dari penguasa yang tidak sehaluan dengan ideologi partai.

Persamaan pemikiran antara dua tokoh ini dapat dimengerti dan dimaklumi karena adanya kesamaan dan cara perpikir serta prinsip yang dimiliki oleh dua tokoh tersebut. Baik al-Banna maupun an-Nabhani berpandangan bahwa untuk mengatasi persoalan yang dihadapi umat Islam adalah dengan kembali kepada ajaran-ajaran Islam secara murni. Islam telah menyediakan kehidupannya, termasuk di dalamnya adalah persoalan ritual keagamaan (ibadah), politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya.Ketika mayoritas umat Islam sudah tertanam nilai-nilai Islam di dalam jiwanya, maka dengan mudah Daulah Islamiyah sebagai solusi akhir (dalam bidang politik/pemerintahan) dengan mudah akan ditegakkan kembali.

Kesamaan kedua tokoh tersebut juga terletak pada obyek dari tahapan-tahapan berdirinya Khilafah, di mana obyeknya adalah anggota partai. An-Nabhani menulis pemikirannya di buku at-Takat al-Hizbi. Di buku ini ia menuliskan bagaimana cara pembentukan partai yang benar, partai yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ia mengkritik partai-partai yang sudah ada (Pan Arabisme/Islamisme) sebagai partai yang bertumpu pada retorika saja. Oleh karenanya, an-Nabhani merumuskan bagaimana pembentukan partai yang benar, apa saja yang harus dilakukan oleh anggota setelah partai terbentuk. Buku tersebut ditujukan kepada anggota Hizb at-Tahrir, partai yang didirikan an-Nabhani sendiri.

Sedangkan al-Banna menuliskan pemikirannya di karyanya yang berjudul Risalat at-Ta’lim yang merupakan bagian dari buku Majmu’at ar-Rasa’il. Buku ini, oleh al-Banna ditujukan kepada anggota Ikhwan al-Muslimin. Buku ini berisi 10 hal (al-Banna menggunakan istilah rukun bai’at) yang harus dipenuhi oleh kader Ikhwan, yaitu: pemahaman, keikhlasan, keteguhan, totalitas, persaudaraan, dan kepercayaan. Tahapan-tahapan berdirinya Khilafah merupakan operasional kerja rukun amal yang harus dilakukan oleh anggota Ikhwan.

Adapun perbedaan pokok dan mendasar di antara dua tokoh tersebut menyangkut dua hal, yaitu:

1. Metode perjuangan yang ditempuh keduanya. Dalam mengambil alih kekuasaan, an-Nabhani cenderung menggunakan metode revolusioner. Metode ini tidak membolehkan partai bergabung ke dalam pemerintahan yang tidak menerapkan hukum Islam, baik secara parsial maupun keseluruhan. Partai harus mengambil alih pemerintahan secara total dan menjadikannya sebagai metode untuk menerapkan ideologi partai secara keseluruhan. Hal ini berbeda dengan metode yang ditempuh al-Banna yang masih bisa menerima sistem pemerintahan yang ada, di mana organisasi/partai (Ikhwan al-Muslimin) yang didirikan al-Banna pernah beberapa kali ikut pemilu di Mesir sebagai perwujudan sikap akomodatif terhadap penguasa. Hal ini terjadi disebabkan pandangan dan prinsip dari al-Banna sendiri yang lebih condong kepada penggunaan cara formal-struktural.

2. Konsep Daulah Islamiyah. Menurut an-Nabhani, Daulah Islamiyah ataupun khilafah adalah harga mati yang tak bisa ditawar-tawar lagi. An-Nabhani menolak berbagai macam bentuk pemerintahan modern terutama ide-ide yang berasal dari Barat semacam nasionalisme. An-Nabhani menginginkan bentuk dan struktur pemerintahan seperti apa yang telah digunakan di masa al-Khulafa’ ar-Rasyidun. Sedangkan al-Banna berpandangan lebih lunak, di mana bentuk pemerintahan yang dipakai tidak harus berbentuk Daulah Islamiyah ataupun khilafah. Bentuk pemerintahan apapun bisa diterima asal sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah umum dalam sistem pemerintahan Islam.

(tulisan ini merupakan abstrak dari sebuah Tesis berjudul “Tahapan-Tahapan Berdirinya Khilafah (Studi Komparasi Pemikiran Hasan Al Banna dan Taqiyuddin An-Nabhani)” karya Muhammad Dimyati, Mahasiswa Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya jurusan Pemikiran Islam. nih tulisan ane copas dari catatan FB Ahsan Hakim, setelah terlebih dulu ane ijin dia. semoga ini menjadi penyemangat dakwah ideologis di tengah suasana hangat paska Konferensi Rajab 1432 H)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s